Karirnyaterus menanjak diantaranya sebagai Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Mahkamah Agung, dan pada Tahun 2010 Dr. Supandi, S.H., M.H., dilantik menjadi hakim agung.
Tugasdan wewenang peradilan tata usaha negara untuk mencetak hakim yang berintegritas dan bermoral tinggi berkaitan dengan tugas dan wewenang yang keempat, yaitu meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan.
VISIdan MISI Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar; Tugas Pokok Dan Fungsi; Profil Pengadilan. Sejarah PTUN Makassar; Struktur Organisasi; Statistik. Statistik Pegawai; Statistik Perkara; Profil Hakim; Profil Pejabat Struktural; Profil Panitera Pengganti; Profil Jurusita Pengganti; Profil Pegawai; Profil CPNS; Profil PPNPN; Peta Wilayah Hukum; KEPANITERAAN. Kepaniteraan Perkara
\n\n hakim pengadilan tata usaha negara
TentangPengadilan. Pengantar Ketua Pengadilan; Visi dan Misi Pengadilan; Tugas dan Fungsi Pengadilan; Profil Pengadilan. Sejarah Pengadilan; Struktur Organisasi; Statistik Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan; Wilayah Yurisdiksi; Profil Hakim dan Pegawai. Ketua Pengadilan; Wakil Ketua Pengadilan; Hakim Tinggi; Pejabat Kepaniteraan; Pejabat Kesekretariatan; Staff; PPNPN MelaluiUndang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan TUN diberikan wewenang (kompetensi absolut) dalam hal mengontrol tindakan pemerintah seperti menyelesaikan, memeriksa dan memutuskan sengketa tata usaha negara. Pengadilan Tata Usaha Negara dibentuk melalui Keputusan Presiden dengan daerah hukum meliputi wilayah Kota atau Kabupaten. Susunan Pengadilan Tata Usaha Negara terdiri dari Pimpinan (Ketua PTUN dan Wakil Ketua PTUN), Hakim Anggota, Panitera, dan Sekretaris. Saat ini
ProfilHakim. Profil Pejabat Struktural / Fungsional. Profil Panitera Pengganti. Profil Pegawai. Profil Honorer. Sistem Pengelolaan Pengadilan. Yurisprudensi. Peraturan dan Kebijakan Peradilan. Tata Tertib Di Pengadilan.
. 467 38 245 119 473 126 373 79

hakim pengadilan tata usaha negara